POST JATENG – Maraknya Kartu Kebumen Sejahtera (KKS) yang beredar di masyarakat di masa tenang pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024 menimbulkan polemik. Bahkan beberapa warga telah melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisiaan dan Bawaslu Kabupaten Kebumen.

Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Kebumen, Saiful Anwar saat diminta menanggapi adanya persoalan tersebut. Pihkanya menyayangkan adanya kartu KKS yang beredar akhir-akhir ini.

“Tentu saya selaku Ketua Komisi B menyayangkan adanya informasi beredarnya kartu KKS akhir-akhir ini,” kata Saiful kepada wartawan, Selasa (26/11/2024) malam

“Kita tahu bahwa kartu KKS itu leading sektornya ada di Dinas Sosial dan terinformasi Dinas Sosial tidak mengetahui soal kartu KKS yang beredar yang jumlahnya lumayan banyak,” lanjutnya

Baca juga:  Tani Merdeka dan AAJ Jateng Selatan Siap Menangkan Luthfi-Taj Yasin dan Lilis-Zaeni di Kebumen pada Pilkada 2024

Saiful menjelaskan kartu KKS yang di terbitkan oleh Dinas Sosial memiliki design tersendiri yatiu terdapat nomor KKS dan NIK dan tersystem.

“Sedangkan KKS yang beredar saat ini nomor NIK dan KKS sama padahal kartu KKS itu penanda bahwa orang yang menerima kartu KKS adalah orang dengan kategori tidak mampu. Tapi belum tentu menerima bantuan KIS APBD maupun KIS APBN termasuk bantuan BPNT, PKH dan yang lain-lain,” jelaw Saiful.

Pihaknya menjelaskan, Kabupaten Kebumen mengalokasikan anggaran kesehatan untuk tahun 2024 senilai Rp 37 milyar dan serapannya sudah 90% lebih.

“Sisa anggaran hanya 3,1 milyar itu digunakan untuk membayar premi iuran PBI KIS APBD. Juga untuk membayar iuran Rp 2.800 per orang untuk BPJS mandiri. Maka asumsinya sampai dengan bulan Desember itu anggarannya sudah habis, perhitunganya begitu,” terangnya.

Baca juga:  Puluhan Pendukung Lilis-Zaeni Sambut Kemenangan dengan Cukur Gundul

Anggota Fraksi PKB itu membeberkan, untuk tahun 2025 anggaran untuk kesehatan masih tetap yakni Rp 37 milyar dan itu juga alokasinya juga untuk PBI APBD dan untuk menambahkan iuran Rp 2.800 bagi peserta BPJS mandiri.

“Sehingga tidak mungkin ada penambahan alokasi KIS APBD secara masal, besar-besaran dan masive untuk tahun ini,” ungkapnya.

Saiful berharap ada sikap tegas dari pemerintah daerah khususnya Dinas Sosial terkait masivnya penyebaran KKS di masa tenang ini.

Saya selaku ketua komisi B berharap terhadap pemda maupun dinas sosial untuk memberikan sikap yang tegas terkait adanya bersebaran KKS yang masive hari ini,” pungkasnya.